Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh
Salam Sejahtera
sinarberita.com - Berita terkini seputar masalah yang berkaitan dengan dunia pendidikan profesi keguruan kembali akan kami bagikan kepada seluruh rekan pengunjung yang senantiasa setia hadir dan mengikuti setiap berita yang selalu kami bagikan.
Guru menjadi bagian terpenting dalam kemajuan pendidikan. Karena itu, sudah seharusnya guru mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
Pengamat Pendidikan, Doni Koesoema, menuturkan dalam dua tahun kinerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla ini ada sejumlah kebijakan yang justru merugikan guru.
Baca juga berita lainya :
- GURU 8 JAM DISEKOLAH, PGRI : KEBIJAKAN MENDIKBUD BERI KEMUDAHAN PADA GURU
- MANTAP...!!! MENPAN ASMAN : GAJI PNS DIPASTIKAN BAKAL NAIK
"Tidak ada peningkatan kompetensi yang signifikan selain kebijakan-kebijakan yang merugikan guru serta memperlakukan guru secara tidak adil," ungkapnya saat dihubungi Okezone, belum lama ini.
Menurut Doni, peraturan-peraturan yang ada juga tidak membuat para guru mendapatkan haknya. "Ada banyak aturan-aturan di mana guru seharusnya mendapatkan haknya tapi tidak diakomodasi," imbuhnya.
Salah satu kebijakannya adalah pada sertifikasi, di mana banyak guru tidak mendapatkan sertifikasi. "Padahal ada sekira 59 ribu guru yang selama empat tahun ini sertifikasinya tertunda," ujarnya.
Sementara itu, dalam hal kurikulum 2013 di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum merevisi kurikulum 2013. "Revisi fundamentalnya belum ada. Meskipun sudah ada Permendikbud yang baru, tapi isinya masih sama saja," katanya.
Download Aplikasi SUMBER INFORMASI PGRI di HP Android Anda Untuk Dapatkan Berita Terbaru Seputar Pendidikan dan Profesi Keguruan Setiap Hari, Silakan Instal Aplikasinya https://play.google.com/store/apps/SumberInformasiPgri
Doni menambahkan, kurikulum yang ada tidak ada perubahan. Yang berubah hanya pada penilaiannya saja yang dibuat lebih sederhana. "Penilaian pada kurikulum 2013 ini yang berubah jadi tidak merepotkan. Sementara lainnya belum ada," tambahnya.
(Sumber : okezone)
Demikian berita seputar kebijakan Pemerintah yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.
Untuk info terbaru lainya silakan kunjungi laman DISINI
bukan pekejan yang mudah untuk membuat kebijakan di negeri ini. guru, sertifikasi, kurikulum sering diperbincangkan dengan atura-aturan. sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan "sistem pendidikan yang terancang secara sungguh-sungguh". Kebijakan sering berubah-rubah disebabkan tak ada rancangan yang sungguh-sungguh. Rancangan tentunya tak berumur jabatan menteri, menteri ganti kebijakan, aturan ganti. sebenarnya tak perlu dipersulit untuk memberi tunjangan sertifikasi guru. beri saja tunjangan tanpa banyak syarat-syarat. Hal ini karena terbatasnya uang negara aja yang membuat aturan-aturan harus begini-begitu. Peningkatan guru yang sering dikatakan kurang itu kan karena memang mereka tidak mendapat kesempatan berkembang. memang hal itu bisa dilakukan secara mandiri, tetapi peran DIKLAT untuk mereka amat jarang didapat. jadi wajar saja peningkatan mutu mereka blm maksimal.ayo optimis sistem pendidikan smg bisa ada di Indonesia secara benar
BalasHapus