PRESIDEN JOKOWI KEMBALI UNGKAPKAN KEJENGKELANYA PADA KINERJA PNS

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Selamat Sore

sinarberita.com - Kinerja PNS sampai detik ini belum memenuhi harapan Pemerintah Pusat, hal ini terlihat dari ungkapan kekesalan Presiden Jokowi yang tak puas dengan hasil kerja para PNS.

Untuk kedua kalinya di tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalannya atas perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah yang tidak optimal dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Menurut Jokowi, mayoritas PNS di Indonesia lebih memilih sibuk mengurus pencairan surat pertanggungjawaban (SPJ) dinas yang dilakukannya.

Gambar Ilustrasi

Hal tersebut kembali disampaikan Jokowi saat membuka Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar INDEF di Jakarta, Selasa (6/12).

Baca juga berita lainya :

• MENPAN-RB JANJIKAN GAJI PNS BAKAL NAIK SETARA GAJI SWASTA, INI BUKTINYA
• MENDIKBUD : 2017, DELAPAN JAM MENGAJAR BISA DAPAT TUNJANGAN SERTIFIKASI

Kritik senada sudah lebih dulu dilontarkan kepala negara pada Selasa (20/9) lalu, ketika membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016 di Istana Negara.

Mantan Walikota Solo menganalogikan keasyikan PNS mengurus SPJ sebagai bentuk lain dari korupsi dan inefisiensi birokrasi.

“Saya jengkel sekali dua tahun ini. 60-70 persen birokrasi kita itu energinya habis untuk urus SPJ. Habis!” tegas Jokowi.

Dalam beberapa kali melakukan blusukan ke proyek-proyek pemerintah, mantan pengusaha mebel ini mengaku sering tidak bisa menemukan PNS yang menjadi pengawas proyek tersebut.

“Semuanya berada di kantor. Saya tanya, kenapa? Jawabannya, menyiapkan SPJ. Di Kementerian Pekerjaan Umum juga sama, kenapa tidak ada pengawas proyek rutin yg ada di lapangan. Jawabannya sama. Banyak yang lembur tengah malam hanya mengerjakan SPJ,” tegasnya.

Untuk itu, Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan penelusuran penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang keluar untuk membayar SPJ para PNS.

“Selain SPJ, ada juga inefisiensi dalam membuat laporan pengadaan suatu barang. Masa sampai 16-44 laporan hanya untuk satu barang. Ini apa ini?” keluhnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara untuk melakukan perbaikan Peraturan Menteri Keuangan agar terjadi penyederhanaan dalam pelaporan keuangan serta SPJ lainnya. Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar penyederhanaan pelaporan keuangan tidak justru menjadikan statusnya disclaimer.

"‎Saya minta ke Perbendaharaan memperbaiki Permenkeu‎ dengan tujuan menyederhanakan format laporan bentuk laporan dan detil dan tentunya kami harus konsul ke BPK, agar penyederhanaan itu tidak menjadikannya disclaimer," kata Sri Mulyani, Selasa (20/9) lalu.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, aturan pelaporan keuangan yang ada memang masih cukup rumit. Sebab, berdasarkan petunjuk teknis (juknis), masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) diharuskan membuat pelaporan dalam setiap belanja yang dilakukannya.

Download Aplikasi SUMBER INFORMASI PGRI di HP Android Anda Untuk Dapatkan Berita Terbaru Seputar Pendidikan dan Profesi Keguruan Setiap Hari, Silakan Instal Aplikasinya https://play.google.com/store/apps/SumberInformasiPgri

"Jadi 6-8 pelaporan. Jadi saya minta semua K/L meniadakan juknis itu menjadi satu PMK. Dibuat sesederhana mungkin dan mengurangi beban mereka," imbuhnya.

(Sumber : cnnindonesia)

Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.

Untuk info terbaru lainya silakan kunjungi laman DISINI

Posted by berkobar