BKN : PEMERINTAH KEBERATAN DENGAN ADANYA TENAGA HONORER

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Selamat Siang

sinarberita.com - Pernyataan mencengangkan dari Pemerintah yang pasti sangat mengagetkan rekan-rekan tenaga honorer diseluruh tanah air. Pemerintah secara tegas menyatakan keberatan dengan adanya tenaga honorer.

Peliknya permasalahan tenaga honorer saat ini, membuat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana angkat bicara. Katanya, Pemerintah tidak setuju dengan adanya tenaga honorer. Sebab tingkat kompetensinya yang rendah dan bertolak belakang dengan belanja pegawai yang tinggi.

Gambar Ilustrasi

"Pada prinsipnya Pemerintah berkeberatan dengan adanya honorer. Itu karena kompetensi yang rendah dan anggaran belanja pegawai yang tinggi. Jumlah dan kebutuhan tidak sesuai, lalu yang dibutuhkan juga bukan itu," kata Bima.

Baca juga berita lainya :

• BAGI PESERTA YANG TIDAK LULUS UTN/UKG PLPG 2016 AKAN MENGIKUTI UJIAN ULANG, INI JADWAL PELAKSANAANYA
• INI DIA CARA KREATIF MENGAJAR MATEMATIKA DAN BAHASA INDONESIA

Bagaimanapun, lanjutnya, saat ini Pemerintah ingin menghilangkan tenaga-tenaga administrasi.

"Kan saat ini separuhnya pegawai honorer itu tenaga administrasi. Kita tidak mau itu. Yang kita butuhkan adalah tenaga profesional yang memang sesuai dengan kebutuhan. Kenapa tidak kita angkat para pemuda-pemuda yang berkualitas dengan status cum laude. Mereka juga kan berhak

menjadi PNS dan kenapa harus K-2," katanya.

Bima kemudian kembali menegaskan, bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan dan kompetensi tinggi.

"Yang menjadi permasalahan adalah kemampuan. Kita ingin membentuk tenaga profesional yang memang benar-benar punya kompetensi tinggi. Honorer itu kalau dapat pekerjaan lain dan mendapat gaji yang lebih tinggi, apakah mereka tidak tertarik hal itu. Kenapa mereka tidak memilih itu? Karena memang mereka tidak punya kemampuan," katanya.

Sekjen Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) itu pun kemudian mencoba memberikan beberapa cara bijak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan validasi para tenaga honorer itu. Apakah bodong atau tidak. 

Bima menegaskan betul, tidak mau ada tenaga honorer yang fiktif. Lalu yang kedua, apakah harus menjadi PNS? Bagaimana kalau sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K)? 

"Atau tetap honorer tapi dengan gaji yang lebih baik. Yang jelas banyak alternatif lain yang bisa diambil," ujarnya menerangkan.

(Sumber : rakyatku)

Download Aplikasi SUMBER INFORMASI PGRI di HP Android Anda Untuk Dapatkan Berita Terbaru Seputar Pendidikan dan Profesi Keguruan Setiap Hari, Silakan Instal Aplikasinya https://play.google.com/store/apps/SumberInformasiPgri

Demikian berita dan informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Silahkan like fanspagenya dan tetap kunjungi situs kami di www.sinarberita.com. Kami senantiasa memberikan berita dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat. Untuk info terbaru lainya silakan kunjungi laman DISINI

Posted by berkobar