TANPA KAJIAN MENDALAM, KEBIJAKAN MENDIKBUD HAPUS UN DINILAI ANEH DAN TERGESA-GESA

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Selamat Malam

sinarberita.com - Berita seputar penghapusan Ujian Nasional masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini, pro dan kontra terus mengalir deras datang dari berbagai kalangan.

Mendikbud Muhadjir Effendy menghapus pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2017. Langkah Mendikbud menghapus pelaksanaan UN dinilai tergesa-gesa karena tanpa dilakuan survei dan kajian yang matang.

Gambar Ilustrasi

"Saya tidak setuju, karena kualitas pendidikan ini masih rangking rendah, bahkan minat membaca juga. Anak-anak ini enggak akan belajar, baca buku kalau enggak ada ujian seperti UN," ujar Sosiolog Musni Umar, saat dihubungi detikcom, Sabtu (26/11/2016).

Baca juga berita lainya :

• BERIKUT EDARAN DITJEN GTK TENTANG RASIO MINIMAL JUMLAH PESERTA DIDIK TERHADAP GURU
• KABAR GEMBIRA...!!! TAHUN 2017, GAJI PNS BAKAL NAIK DUA KALI LIPAT

Musni mengatakan, keputusan memoratorium UN adalah langkah yang aneh. Dia mengatakan, pemerintah seharusnya mengkaji atau melakukan survei terlebih dahulu sebelum memutuskan penghapusan UN.

"Saya rasa ini tergesa-gesa. Saya juga

yakin ini tidak dilakukan pengkajian terlebih dahulu apalagi survei. Jadi kalau enggak ada UN, apa gantinya untuk evaluasi anak-anak kita?" ucap pria yang kini menjabat Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta.

Menurutnya, harusnya pemerintah tidak usah menghapus UN tapi melakukan evaluasi pelaksanaan UN supaya lebih baik. Dia mengatakan, bisa saja ketika rezim Jokowi UN dihapus lalu setelah berganti Presiden UN dihidupkan kembali.

"Nanti ganti menteri, ganti presiden ganti lagi kebijakannya. Kalau kayak begini terus yang korban ini siswa karena pemerintah tidak ada konsistensi," ucapnya.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir mengatakan keputusan menghapus UN tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres). Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Download Aplikasi SUMBER INFORMASI PGRI di HP Android Anda Untuk Dapatkan Berita Terbaru Seputar Pendidikan dan Profesi Keguruan Setiap Hari, Silakan Instal Aplikasinya https://play.google.com/store/apps/SumberInformasiPgri

"Pelaksanaannya tetap standard nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah dikawal polisi," ujar Muhadjir, Jumat (25/11).

(Sumber : detik)

Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.

Untuk info terbaru lainya silakan kunjungi laman DISINI

Posted by berkobar