MENDIKBUD HAPUS UN, FAHRI HAMZAH : GANTI MENTERI JANGAN LANTAS GANTI KEBIJAKAN

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Selamat Pagi 

sinarberita.com - Berita terkini seputar masalah kebijakan Mendikbud menghapus ujian nasional kembali akan kami bagikan secara aktual kepada seluruh rekan pengunjung khususnya rekan-rekan yang berada dalam lingkungan pendidikan tanah air.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memiliki konsep yang matang tentang pendidikan nasional.

Gambar Ilustrasi

Hal itu disampaikan Fahri menanggapi rencana moratorium ujian nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Baca juga berita lainya :

• GURU DITUNTUT MEMILIKI KEMAMPUAN INI AGAR MENJADI GURU MASA KINI
• INI TIGA PESAN PENTING PRESIDEN JOKOWI UNTUK SELURUH GURU INDONESIA

"Mendikbud sudah harus datang dengan konsep yang sifatnya jangka panjang. Jangan ganti menteri, ganti kebijakan. Tolonglah. Kalau bisa mengacu pada sistem pendidikan nasional yang ada," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Menurut Fahri, kerap bergantinya kebijakan di sektor pendidikan menunjukkan ketidakjelasan visi dan karakter pendidikan Indonesia.

Ia mengatakan, pendidikan merupakan pondasi dasar yang menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa mendatang.

"Kalau dibolak-balik seperti ini kan repot, mau jadi apa bangsa kita, kemarin penilaiannya berbasis angka terus berubah ke kualitatif. Kan enggak benar kalau gonta-ganti. Harus jangka panjang dan sesuai dengan sistem pendidikan nasional," lanjut Fahri.

Sebelumnya, Mendikbud menyebutkan bahwa penyelenggaraan ujian nasional akan dimoratorium pada 2017.

Ia mengaku sudah mengajukannya kepada Presiden Joko Widodo dan menunggu persetujuan Presiden.

Menurut dia, moratorium ujian nasional (UN) dilakukan untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung pada 2009.

Putusan ini memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2007.

Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh Indonesia.

Kualitas guru serta sarana dan prasarana yang memadai diperlukan bagi pelaksanaan UN.

Menurut Muhadjir, UN kini tak lagi menentukan kelulusan, tetapi lebih berfungsi untuk memetakan kondisi pendidikan.

Download Aplikasi SUMBER INFORMASI PGRI di HP Android Anda Untuk Dapatkan Berita Terbaru Seputar Pendidikan dan Profesi Keguruan Setiap Hari, Silakan Instal Aplikasinya https://play.google.com/store/apps/SumberInformasiPgri

Hasilnya, baru 30 persen sekolah memenuhi standar nasional.

(Sumber : kompas)

Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.

Untuk info terbaru lainya silakan kunjungi laman DISINI

Posted by berkobar