TEGAS,,, MENDIKBUD MUHADJIR NYATAKAN PROGRAM FULL DAY SCHOOL BUKAN "PROYEK"

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

sinarberita.com - Selamat siang bapak ibu guru sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini sinarberita.com kembali akan membagikan berita terupdate mengenai,,,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menerapkan kebijakan full day school (FDS) atau sekolah seharian penuh di 500 sekolah di seluruh Indonesia. Target tersebut akan dicapai secara bertahap.

Gambar Ilustrasi

Program FDS atau disebut dengan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) akan membuat siswa mempunyai banyak kegiatan di sekolah. Kemendikbud menargetkan, pelajar sekolah dasar (SD) akan dibekali 30 persen pendidikan akademis dan 70 persen karakter. Sementara untuk SMP, perbandingannya 40 pendidikan akademis dan 60 karakter.

Baca juga berita lainya :

• INGAT...!!! TAK SEMUA GURU MENGIKUTI UKG TAHUN 2016, INI ALASANYA
• INFO PENTING KEMENDIKBUD SOAL ATURAN JAM MENGAJAR GURU

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tengah memformulasikan Kurikulum 2013 (K-13) untuk disesuaikan dengan program PPK. Selain itu, perumusan juga dilakukan untuk naskah akademik dan pola pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan FDS.

"Kami juga sedang mengidentifikasi sekolah dan daerah mana saja yang akan dijadikan percontohan. Minimal nanti ada tiga persen dari seluruh jumlah sekolah di Indonesia yang menjadi percontohan program full day school," kata Muhadjir.

Salah satu kriteria sekolah yang akan menjadi percontohan program FDS, yakni yang sudah mengimplementasikan K-13. Selain itu, Kemendikbud juga mempertimbangkan kegiatan ekstrakurikuler yang sudah dilaksanakan. Mendikbud juga mengusulkan Sabtu menjadi hari libur nasional. Kebijakan itu juga merupakan kompensasi apabila sudah ada penambahan jam belajar atau pemberlakukan sekolah pendidikan karakter. Namun, kebijakan libur pada Sabtu dan lima hari sekolah masih dikaji aspek legalitasnya.

Kemendikbud menyatakan, tidak menyiapkan anggaran untuk rencana penerapan program PPK atau FDS. "Tidak ada (anggaran khusus yang disiapkan untuk mendukung FDS/PPK)," kata Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter, Arie Budiman.

Alasannya, dia menjelaskan, PPK bukan proyek, sehingga tidak ada anggaran khusus untuk program tersebut. PPK merupakan revitalisasi pendidikan karakter yang sudah terintegrasi dengan kurikulum.

Sehingga, program tersebut akan lebih fokus kepada peningkatan peran kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua siswa. Tujuannya, untuk memberi perhatian lebih besar terhadap penumbuhan etika, estetika, kinestetik, dan literasi siswa, melalui dukungan pelibatan masyarakat.

Arie mengatakan, PPK tidak hanya membuat seorang siswa yang berprestasi secara intelektual atau akademis, tapi yang terpenting adalah memiliki perilaku baik, berbudi pekerti, dan karakter yang

kuat, seperti religius, nasionalis, mandiri, dan berintegritas.

Kemendikbud tidak membatasi status negeri dan swasta di sekolah yang ingin menerapkan program FDS. Kemendikbud pun sangat terbuka apabila sekolah-sekolah di daerah berinisiatif menjalankan program ini.

Kemendikbud akan menyerahkan pelaksanaan PPK/FDS sesuai kemampuan masing-masing sekolah. Serta, bagaimana dukungan pemerintah daerah (pemda) dari sisi material dan lain-lain. Kendati, sudah ada ketentuan yang disiapkan.

Sementara itu, pakar pendidikan, Arif Rahman Hakim, menuturkan, FDS bukan merupakan program baru. Dia menilai, program ini tidak membutuhkan SDM atau guru khusus. Menurut dia, program FDS bertujuan untuk memenuhi tujuan pendidikan yang diamanatkan Ki Hadjar Dewantara melalui proses belajar di sekolah.

"Pendidikan itu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana yang mampu mengembangkan akhlak mulia, karakter, intelektualitas, keterampilan anak," ujar Arif.

Dia menjelaskan, setidaknya ada lima potensi yang ingin dikembangkan dari program PPK, yakni spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan jasmani. "Sehingga saya melihatnya ini bukan program baru, lalu perlu tenaga baru," ujarnya.

Menurut Arif, program PPK hanya menuntut perbaikan di dalam proses belajar mengajar yang dilakukan selama ini. Sebab, proses belajar mengajar yang ada, menekankan kepada pendidikan intelektual saja. "Jadi kita perbaiki saja proses belajarnya. Pendidikan karakter sudah masuk dalam proses belajar mengajar yang seharusnya dilakukan sekarang," katanya.

Program PPK juga menuntut profesionalitas guru. Mereka tidak hanya membuktikan kompeten di bidang akademis. Namun, juga unggul dalam kompetensi pedagogik, psikologis, dan sosial.

"Nanti karakter ini akan keluar dari proses belajar mengajar yang dilakukan kepada anak-anak, yakni jujur, bertanggung jawab, dan toleransi," kata Arif

Dia menyebut, program PPK hanya menguatkan proses pendidikan, sekaligus membina karakter. Sehingga, tidak butuh anggaran khusus.

"Kan harusnya biaya 20 persen pendidikan sekaligus juga membina karakter, hanya biaya itu. Tak perlu menambah," ujarnya.

Namun, untuk beberapa daerah yang ingin menerapkan keunggulan tertentu kepada murid, diperkenankan manambah anggaran. "Misalnya seperti DKI. Akhirnya APBD-nya untuk pendidikan mencapai 35 persen," ujarnya.

Download Aplikasi SUMBER INFORMASI PGRI di HP Android Anda Untuk Dapatkan Berita Terbaru Seputar Pendidikan dan Profesi Keguruan Setiap Hari, Silakan Instal Aplikasinya https://play.google.com/store/apps/SumberInformasiPgri

Arif tidak mempermasalahkan konsep sekolah menerapkan program PPK. Sebab, kata dia, pendidikan keilmuan harus dilakukan sekaligus untuk membina karakter anak-anak. "Terlalu banyak mengevaluasi kognitif atau intelektual, sedangkan pendidikan karakter dari anak tak jadi agenda pembelajaran," katanya.     rep: Umi Nur Fadilah, ed: Hafidz Muftisany 

(Sumber : republika)

Demikian berita seputar full day school yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.

Untuk info terbaru lainya silakan kunjungi laman DISINI

Posted by berkobar