TUNJANGAN PROFESI DIHAPUS, INI PERNYATAAN KERAS PB-PGRI

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Selamat pagi dan selamat kembali memulia aktifitas

Berita pengahpusan tunjangan profesi guru kembali menghiasai media pemberitaan online saat ini. Kabar penghapusan sontak kembali membuat seluruh guru ditanah air dilanda kegelisahan dan kegalauan yang mendalam.

Sebagaimana berita yang baru saja kami kutip republika.co.id  bahwa Ketua Pengurus Besar Perastuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo menyatakan, kabar akan dihapuskannya tunjangan profesi guru telah menyebabkankan para guru gelisah. Menurut dia, PGRI tidak akan tinggal diam apabila tunjangan profesi guru sampai dihapus.

Bahkan dia menyatakan, bila penghapusan tunjangan profesi guru tersebut sampai benar-benar dilaksanakan, maka Jakarta akan dibanjiri demo para guru. “Saya mengingatkan, kalau pemerintah sampai menghapus tunjangan profesi, terpaksa akan terjadi tsunami di Jakarta,'' katanya dalam acara seminar pendidikan HUT PGRI Ke-70 dan Hari Guru Nasional Tahun 2015 di Purbalingga, Sabtu (14/11). 

(Baca Juga : GURU KESULITAN JAWAB SOAL UKG 2015 TERNYATA INI PENYEBABNYA)

Dia mengaku, dalam Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara (UU ASN) memang tidak diatur masalah tunjangan profesi guru. Namun, dia menyebutkan, selain UU ASN yang berlaku sekarang ini juga UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

''Berdasarkan asas hukum lex specialis, Undang-undang yang sudah mengatur secara khusus, tidak bisa lagi dikenai aturan UU yang sifatnya umum," katanya. 

Untuk itu, UU Guru

dan Dosen yang megatur secara khusus tidak lagi bisa dikenakan aturan seusai UU ASN yang sifatnya berlaku umum. Apalagi guru yang masuk dalam ASN hanya sebagian, yaitu guru yang berstatus PNS. "Padahal, ada banyak guru yang non PNS,'' ujarnya.

Dia menyatakan, PGRI juga akan memperjuangkan agar guru honorer di sekolah negeri bisa ikut sertifikasi. Hal tersebut berdasarkan PP No 74 Tahun 2008 Tentang Guru yang menyatakan guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah (pemda) atau badan penyelenggara pendidikan, dan satuan pendidikan untuk jangka waktu minimal dua tahun. 

''Sebenarnya dalam UU Guru tidak ada istilah guru honorer atau guru tidak tetap. Jadi kalau guru honorer meminta kepala daerah mengangkat guru menjadi GTT, seharusnya justru tidak boleh karena di UU tidak dikenal istilah guru honorer atau guru tidak tetap (GTT),'' ungkapnya.

Sulistiyo menegaskan, guru tetap non-PNS ini juga berhak mendapat tunjangan profesi. Hal tersebut tertuang dalam pasal 15 ayat 2 huruf g PP tersebut.

Namun dia menyatakan, Kementrian Pendidikan belakangan telah membuat pedoman sertifikasi yang memundurkan pengertian guru tetap menjadi dua, yaitu guru PNS dan guru tetap yayasan di sekolah swasta. ''Seharusnya tidak boleh seperti ini, karena aturan menteri seharusnya mengacu pada aturan yang ada di atasnya,'' jelasnya. 

(Baca Juga : GURU BERKUALITAS RENDAH AKAN DIMAGANGKAN)

Dalam kesempatan tersebut, Sulistyo juga mengaku PB PGRI telah mengusulkan agar guru honorer memperoleh penghasilan minimal di atas kebutuhan hidup minimal serta jaminan kesejahteraan sosial. PGRI telah mengkaji bahwa UMR guru minimal Rp 3.150.000. 

''Hal ini karena UMR guru berbeda dengan UMR buruh pabrik. Pegawai pabrik tidak perlu membeli buku, kalau guru perlu membeli buku,'' jelasnya.

(Sumber : republika.co.id)

Demikian berita seputar penghapusan tunjangan profesi guru yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.

Posted by berkobar