UJI KOMPETENSI GURU YANG DIGELAR PEMERINTAH DINILAI HANYA PROYEK

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Selamat pagi dan selamat kembali beraktifitas

Berita seputar masalah perkembangan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2015 kembali kami perbaharui dan kami bagikan untuk rekan-rekan pengunjung.

Anggota Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Donny Koesoema merekomendasikan agar ujian kompetensi guru (UKG) dipisahkan dengan faktor kesejahteraan guru.

“Ketika dihubungkan dengan kesejahteraan maka itu bisa dilihat sebagai bentuk manipulasi dan guru hanya berusaha lolos saja tetapi tidak meningkatkan kualitas,” kata Donny usai diskusi evaluasi satu tahun pemerintah Joko Widodo bidang pendidikan, di Kantor LBH Jakarta, Ahad, 25 Oktober 2015.

Menurutnya, UKG dilakukan untuk pemetaan kemampuan guru. Akan tetapi, saat ini, menurutnya UKG dinilai mengancam kesejahteraan guru dengan konsekuensi sertifikasi. ”Saat ini yang terjadi

jika UKG dibawah 5,5, guru tidak mendapatkan sertifikasi,” kata dia.

Ia berpendapat bahwa ujian kompetensi guru yang dilakukan setiap tahun tidak ada gunanya dan hanya menghabiskan anggaran. Menurutnya, hasil UKG ini dapat dijadikan pemerintah untuk mengambil kebijakan.

“Ketika hasil UKG keluar, itu sudah bisa menjadi action plan pemerintah. Tapi itu tidak dilakukan, hasilnya guru kita seperti ini. Akan gaduh,” katanya.

Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti, menganggap kebijakan UKG ini sekadar proyek kementerian. “Ini seperti proyek, buat guru susah, tetapi buat penguasa tidak,” katanya. Ia mengatakan bahwa UKG tidak dapat mengukur secara tepat kapasitas guru.

Ia mengatakan melalui UKG, guru hanya diuji tanpa pernah ada solusi guru untuk mengatasi hasil tersebut. Selain itu, ia menyarankan agar UKG diserahkan langsung kepada kepala sekolah dan peserta didik. “Yang tahu kemampuan guru itu sekolah, kepala sekolah dan muridnya,” katanya.

(Sumber : tempo.co)

Demikian berita seputar masalah UKG Tahun 2015 yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.