KESEJAHTERAAN GURU HONORER MASIH SANGAT MEMPRIHATINKAN

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Selamat Malam

Memprihatinkan..!!

Itulah kata yang sangat menggambarkan nasib para tenaga pengajar khususnya guru honorer di tanah air, pasalnya sebagai sosok yang mengemban tugas mulia dalam mencerdaskan anak-anak Bangsa seyogianya diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya terkait masalah kesejahteraanya.

Hingga kini, kesejahteraan bagi kalangan tenaga pendidikan berstatus honorer masih jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan informasi dari DPRD Banjarmasin, tenaga pengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) Pelambuan mendapat gaji hanya Rp 200 ribu per bulan.

Bahkan ada sejumlah tenaga pengajar di tingkat Taman Kanak-kanak (TK) yang mendapat gaji tidak besar, yakni sekitar Rp 150 ribu per bulan.

Anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin Darna Sri Handayani meminta Pemkot Banjarmasin agar memberikan perhatian khusus bagi nasib guru honorer di Banjarmasin.

Diungkapkan politisi Partai Golkar itu, tingkat kesejahteraan yang diberikan bagi tenaga pengajar honorer masih di bawah rata-rata. Bahkan tidak mencukupi kebutuhan per bulannya.

“Pemkot Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan agar memberikan perhatian lebih kepada tenaga pengajar yang statusnya masih honorer,” katanya, beberapa

waktu lalu.

Selain menerima gaji di bawah rata-rata, guru honorer juga tidak menerima fasilitas tunjangan sosial dari pemerintah. Akibatnya, mereka kerap kebingungan guna menutupi biaya berobat ke dokter.

“Padahal, guru merupakan orang pertama yang bersentuhan langsung dengan anak didik yang merupakan kekuatan bangsa di masa mendatang,” katanya.

Selain bagi pemerintah daerah, persoalan tersebut juga menjadi pekerjaan rumah bagi wakil rakyat di DPRD Banjarmasin guna memperjuangkan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik.

“Semoga dalam APBD Perubahan nanti, anggaran bagi gaji atau upah tenaga honorer bisa ditambah,” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin Elly Rahmah mengatakan, untuk memenuhi standar hidup layak, DPRD Banjarmasin meminta Pemkot Banjarmasin menaikkan gaji bagi guru berstatus honorer.

Selain itu, pemerintah daerah juga ditantang untuk membuat dan menetapkan standar gaji honorer yang selama ini, belum ada regulasinya. “Alangkah baiknya kalau penetapan standar gaji tenaga honorer disamakan dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP),” katanya.

Selama ini, bebernya, gaji bagi tenaga pendidik berstatus honorer didasarkan pada jumlah peserta didik, dan partisipasi dari komite sekolah  “Harusnya Pemkot Banjarmasin peka terhadap persoalan ini,” katanya. (sumber : www.mediakalimantan.com)

Demikian berita tentang gaji guru honorer yang masih memprihatinkan, semoga Pemerintah segera memberikan upah yang lebih bijak buat para pahlawan bangsa kita.

Posted by berkobar