ALAMAK...!!! TUNJANGAN SERTIFIKASI RIBUAN GURU BENAR-BENAR DICABUT

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Selamat Pagi

sinarberita.com - Berita tak menggembirakan kembali menimpa rekan guru kita, tunjangan sertifikasi triwulan ke tiga tahun 2016 benar-benar bakal dicabut dikarenakan tak memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Sedikitnya 1.000 guru asal Kabupaten Karanganyar terancam kehilangan tunjangan sertifikasi gara-gara tak memenuhi rasio ideal mengajar.

Gambar Ilustrasi

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar, Agus Haryanto mengatakan guru bernasip apes itu rata-rata mengajar di sekolah dasar negeri (SDN) wilayah pinggiran. Di wilayah itu, jumlah murid terlampau sedikit.

Baca juga berita lainya :

• BERIKUT DAFTAR LIST SKTP SERTIFIKASI GURU TRIWULAN KE III TAHUN 2016 LENGKAP SEMUA PROVINSI
• INI KETENTUAN DAN MEKANISME TERBARU PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU NON PNS

style="text-align: justify;"> “Syarat penerima tunjangan sertifikasi selain memenuhi beban mengajar 24 jam juga memenuhi rasio guru dengan murid. Untuk TK 1:15, SD 1:20, SMP 1:20, SMA 1:20 dan SMK 1: 15. Namun pada kenyataannya, sekitar 40 persen sekolah tidak memenuhinya atau seribu guru lebih,” kata Agus kepada wartawan di ruangannya, Selasa (15/11).

Aturan itu tercantum di PP No 74 tahun 2008 tentang Guru. Namun persyaratan tunjangan sertifikasi baru mulai dikaji ulang tahun ini mempertimbangkan regulasi. Kali terakhir tunjangan sertifikasi bersumber APBN cair pada triwulan pertama dan kedua tahun ini, sedangkan pencairan di triwulan ketiga terhitung mulai Juli belum dilaksanakan. Besaran tunjangan ini setara sekali gaji pokok bulanan atau sekitar Rp 3 juta.

Download Aplikasi SUMBER INFORMASI PGRI di HP Android Anda Untuk Dapatkan Berita Terbaru Seputar Pendidikan dan Profesi Keguruan Setiap Hari, Silakan Instal Aplikasinya https://play.google.com/store/apps/SumberInformasiPgri

Lebih lanjut Agus mengatakan, Disdikpora menjajaki kesediaan pemerintah pusat menunda aturan itu demi kesejahteraan guru. Menurutnya, akan sangat tidak adil bagi guru di sekolah pinggiran menelan pil pahit. Agus memastikan sekolah minim murid lebih disebabkan jumlah warga usia sekolah yang terbatas dan bukan karena menolak bersekolah. 

(Sumber : krjogja)

Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.

Untuk info terbaru lainya silakan kunjungi laman DISINI

Posted by berkobar